Jakarta — Perum Bulog bersama Kementerian Pertanian (Kementan) menegaskan komitmen kuat dalam menjaga stabilitas pangan nasional dengan menargetkan penyerapan 4 juta ton gabah dan beras sepanjang tahun 2026. Target tersebut bukan sekadar angka, melainkan bagian dari strategi terpadu untuk memastikan hasil panen petani terserap dengan harga yang layak.
Kolaborasi Bulog dan Kementan diarahkan untuk mengakhiri persoalan klasik yang kerap terjadi saat panen raya, yakni melimpahnya produksi namun harga justru anjlok akibat minimnya penyerapan. Pemerintah memastikan kehadiran negara sebagai pembeli utama hasil panen petani.
Berdasarkan data Kementan, luas tanam pada periode Oktober hingga Desember 2025 meningkat sekitar 500 ribu hektare dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Peningkatan tersebut menunjukkan bahwa produksi pangan nasional berada dalam tren positif dan diprediksi melimpah di lapangan.
“Mesin produksi pangan nasional sedang dipacu maksimal. Barangnya ada, produksinya meningkat. Tugas pemerintah adalah menjaga ritme tanam dan panen agar berjalan lancar tanpa hambatan teknis,” demikian ditegaskan dalam kebijakan bersama Bulog dan Kementan.
Pemerintah juga mengadopsi sistem kerja terpadu berbasis pengalaman sukses tahun 2025. Pola tersebut kini diperluas skalanya dengan pendekatan satu komando di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, dengan menanggalkan ego sektoral antarinstansi.
Dalam pembagian peran, Kementerian Pertanian fokus pada peningkatan produksi, penyediaan pupuk, dan pendampingan petani. Sementara Bulog bertugas memastikan kesiapan gudang, logistik, serta pendanaan untuk menyerap hasil panen petani secara optimal.
Lebih jauh, arah kebijakan pangan nasional tidak hanya menargetkan swasembada, tetapi juga mewujudkan surplus produksi untuk ekspor. Pemerintah menilai perhitungan dan kesiapan di lapangan telah memadai, seiring kerja intensif tim lintas sektor.
Apabila stok nasional aman dan harga gabah petani tetap terjaga, pemerintah optimistis kebijakan satu harga beras dari Sabang hingga Merauke dapat diwujudkan.
Memasuki tahun 2026, Bulog dan Kementan langsung tancap gas sejak awal tahun. Pemerintah menegaskan tidak ada lagi waktu untuk penyesuaian atau kelambanan, seluruh program telah berada di jalur yang tepat guna mencetak sejarah baru ketahanan pangan Indonesia. ( Red)
