MALANG – Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, membantah tegas kabar yang menyebut Indonesia mengimpor beras dari Amerika Serikat.
Ia memastikan hingga saat ini tidak ada beras impor yang masuk ke Tanah Air.
“Ekspor! Indonesia ekspor beras, bukan impor. Impor tidak ada satu butir pun. Jadi tanggal 28, kita akan ekspor ke Arab Saudi 2.280 ton. Impor nol, tidak ada,” tegasnya saat berada di SMP 2 Muhammadiyah Kota Malang, Selasa (24/2/2026).
Dalam waktu dekat, Indonesia dijadwalkan mengekspor 2.280 ton beras ke Arab Saudi pada tanggal 28 Februari 2026. Langkah tersebut menjadi penanda bahwa produksi beras dalam negeri dinilai mencukupi bahkan surplus untuk kebutuhan nasional.
Dengan penegasan tersebut, pemerintah berharap masyarakat tidak terpengaruh isu yang tidak sesuai fakta dan tetap percaya pada kebijakan pangan nasional yang saat ini tengah diperkuat.
Ia memastikan hingga saat ini tidak ada beras impor yang masuk ke Tanah Air.
“Ekspor! Indonesia ekspor beras, bukan impor. Impor tidak ada satu butir pun. Jadi tanggal 28, kita akan ekspor ke Arab Saudi 2.280 ton. Impor nol, tidak ada,” tegasnya saat berada di SMP 2 Muhammadiyah Kota Malang, Selasa (24/2/2026).
Dalam waktu dekat, Indonesia dijadwalkan mengekspor 2.280 ton beras ke Arab Saudi pada tanggal 28 Februari 2026. Langkah tersebut menjadi penanda bahwa produksi beras dalam negeri dinilai mencukupi bahkan surplus untuk kebutuhan nasional.
Dengan penegasan tersebut, pemerintah berharap masyarakat tidak terpengaruh isu yang tidak sesuai fakta dan tetap percaya pada kebijakan pangan nasional yang saat ini tengah diperkuat.
Situs Resmi Pemerintah Sebut Impor Terbatas
Dalam situs resmi Sekretariat Kabinet RI, pernyataan Zulkifli berbeda dengan informasi resmi yang dikeluarkan. Dalam situs tersebut diterangkan bahwa pemerintah di bawah Presiden RI, Prabowo Subianto akan membuka keran impor beras dan ayam dari Amerika Serikat.
Pemerintah Indonesia memberikan penjelasan resmi terkait kebijakan pembukaan alokasi impor terbatas beras dan produk ayam asal Amerika Serikat. Melalui keterangan yang dimuat di situs resmi Sekretariat Negara Republik Indonesia, pemerintah menegaskan kebijakan tersebut bersifat sangat terbatas, terukur, dan tidak akan mengganggu produksi dalam negeri.
“Pemerintah setuju memberikan alokasi impor untuk beras klasifikasi khusus asal AS, namun tetap realisasinya tergantung permintaan dalam negeri,” tulis situs tersebut.
Setneg juga menjelaskan bahwa dalam lima tahun terakhir, Indonesia tidak melakukan impor beras dari AS. Komitmen impor beras AS hanya sebesar 1.000 ton tidak signifikan atau hanya sekitar 0,00003 persen dari total produksi beras nasional yang mencapai 34,69 juta ton tahun 2025.
Tidak ada penjelasan berikutnya mengapa setelah berhenti impor beras selama lima tahun menjadi alasan. Sebagai perbandingan, produksi beras nasional pada 2025 mencapai 34,69 juta ton.
Klarifikasi Impor Ayam dan Produk Olahan
Pemerintah Indonesia juga memberikan klarifikasi bahwa impor ayam dilakukan dalam bentuk live poultry untuk kebutuhan grand parent stock (GPS). Jumlah impor GPS tercatat sebanyak 580.000 ekor dengan estimasi nilai sekitar 17–20 juta dolar AS.
GPS dibutuhkan sebagai sumber genetik utama bagi industri perunggasan nasional, sementara Indonesia saat ini belum memiliki fasilitas pembibitan GPS sendiri.
Selain itu, impor bagian ayam seperti leg quarters, breasts, legs, dan thighs pada prinsipnya tidak dilarang selama memenuhi persyaratan kesehatan hewan, keamanan pangan, serta ketentuan teknis yang berlaku.
Untuk kebutuhan industri makanan domestik, Indonesia juga mengimpor mechanically deboned meat (MDM) dengan volume sekitar 120.000–150.000 ton per tahun. Bahan baku ini digunakan untuk produksi sosis, nugget, bakso, dan berbagai produk olahan lainnya.
Pemerintah menegaskan bahwa seluruh kebijakan impor dilakukan dengan mempertimbangkan keseimbangan pasokan dan harga nasional. Perlindungan terhadap peternak dan industri domestik tetap menjadi prioritas utama.
“Tidak ada kebijakan yang mengorbankan industri dalam negeri,” demikian penegasan pemerintah dalam keterangan resminya.
Sumber Berita : TribunJatim
Sumber Foto : TribunJatim
